Puluhan Anak Transmigran Putus Sekolah

MOROTAI, KOMPAS.com - Puluhan anak transmigrasi di Morotai, Maluku Utara, terpaksa menerima kenyataan karena mengikuti orang tuanya bertransmigrasi ke Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara. Sebanyak 26 anak usia sekolah di lokasi transmigrasi SP4 itu kini tak lagi menikmati pendidikan saat 39 transmigran asal Jawa Barat dan Jawa Timur menempati lokasi transmigrasi itu sejak 23 Desember 2009 lalu.

"Saat kita sampai di sini tidak ada bangunan sekolahnya, ke mana anak-anak kita mau sekolah? Mau ke SP1 jauh sekali, terpaksa anak-anak tidak sekolah sejak atang ke sini (Morotai)," ungkap Bejo (42), transmigran asal Jawa Barat yang menempati lokasi SP4, Senin (9/4/2012).

Sebelum mengikuti jejak orang tuanya bertransmigrasi, puluhan anak-anak itu pernah bersekolah di daerah asalnya, mulai dari jenjang TK sampai SMA. Paling banyak adalah anak usia sekolah tingkat dasar atau SD.

Adapun jumlah transmigran asal Pulau Jawa yang menempati lokasi transmigrasi SP4 Morotai saat ini sebanyak 37 KK. Mereka datang bersama istri dan anak-anaknya. Sebanyak 26 anak diantaranya adalah anak-anak berusia sekolah. Dari jumlah itu, 17 diantaranya masih duduk di bangku SD.

Kini, anak-anak itu tidak lagi menikmati dunia sekolah karena di lokasi transmigrasi ini tidak ada sarana pendidikan. Di wilayah sekitar memang ada beberapa sekolah untuk tingkat SD dan SMP seperti di SP1. Namun, jarak 3 kilometer dari SP4 ke SP1 tidak mungkin ditempuh anak-anak ini dengan berjalan kaki.

Ari (17) misalnya, memilih keluar ke kota (Daruba) untuk mencari pekerjaan daripada melanjutkan sekolah.

"Kasihan dia (Ari). Mau sekolah tidak ada sekolah yang dekat. Akhirnya dia tidak betah di sini. Maunya pulang, tapi tidak ada uang. Jadi, dia langsung ke kota cari pekerjaan," tutur Bejo, orang tua Ari.

Sumadi (59), warga lainnya, juga mengeluhkan hal sama.

"Cucu saya, Tuti (17), sampai ke sini langsung putus sekolah. Sekarang ia sudah ke Daruba, kerja di toko," timpal Sumadi.

Warga transmigrasi ini umumnya berharap Pemerintah Provinsi Maluku Utara dapat membangun sarana pendidikan di lokasi transmigrasi SP4. Mereka berharap, dengan begitu anak-anak mereka dapat mengenyam pendidikan seperti saat sebelum datang ke lokasi transmigrasi.

Penyelesaian Masalah :

Harusnya pemerintah menyediakan fasilitas pendidikan di wilayah SP4, sehingga mereka pun tidak mengalami kesulitan untuk dapat bersekolah. Sekolah adalah hak setiap anak, jadi pemerintah seharusnya bukan menyulitkan, tapi memudahkan mereka dalam mendapatkan poendidikan. Dengan membangun sekolah atau membuat fasilitas sekolah untuk dapt menempuh jarak 3 kilometer menuju wilayah SP1 saya rasa itu jalan keluar yang tepat.

Rizka Suci Ultari

26210110

2EB18

Ekonomi Sebagai Salah Satu Penyebab Korupsi

INILAH.COM, Bandung - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan, banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia salah satunya karena masalah ekonomi yang terjadi di negara Indonesia.

"Sekarang ini korupsi terjadi akibat perebutan sumber daya ekonomi yang merajalela, apa bisa negara ini diperbaiki?," kata Mahfud kepada wartawan, di Kampus Unisba, Jalan Tamansari Kota Bandung, Selasa (13/12/2011).

Dia melihat, persoalan yang terjadi dalam kehidupan ekonomi Indonesia adalah telah terjadinya kesenjangan antara ekonomi yang kuat dan lemah.

"Dari 50% kekayaan yang dimiliki Indonesia, hanya dikuasai oleh 50 orang Indonesia, padahal jumlah penduduk Indonesia mencapai 230 juta," ucapnya.

Dia melihat, di negara kapitalis, ekonomi menjadi salah satu sebab terjadinya korupsi, tetapi hukum di negara tersebut lebih tegas dalam bertindak.

Penyelesaian Masalah :

Terlalu miris bagi saya ketika mendengar kata KORUPSI. It's not interesting news for me. Perebutan sumber daya ekonomi yang merajalela? Sungguh pemerintah tak pernah memikirkan bagaimana sulitnya masyarakat yang berada dibawah. Indonesia kaya, punya segalanya, tapi miskin dalam aspek hukumnya, mereka akan melemah hanya karena uang. Menurut saya, tak ada cara lain selain mendapatkan pemimpin negara yang benar-benar disegani, dan benar-benar ingin memperbaiki negara Indonesia, memperkuat hukumnya agar dapat menuju Indonesia yang mandiri dimasa depan.

Rizka Suci Ultari

26210110

2EB18

Stres Kesulitan Ekonomi, Suami Bacok Istr

Polhukam / Selasa, 20 Maret 2012 20:53 WIB

Metrotvnews.com, Cirebon: Seorang suami di Cirebon, Jawa Barat, Selasa (20/3) tega membacok istrinya hingga luka serius. Korban dibacok di bagian kepala hingga telinganya nyaris putus.

Pria berinisial AR, warga Desa Plered, Cirebon, itu mengaku kepada tim penyidik Kepolisian Sektor Plered bahwa dirinya telah membacok istrinya dengan sebilah pedang.

AR juga menjelaskan motif dari tindakan kejamnya itu lantaran tak tahan bertengkar dengan istri mengenai masalah ekonomi keluarga.

Istri pelaku bernama Erisa masih tebaring lemas di Rumah Sakit Umum Arjawinangun Cirebon. Pasangan yang sudah 10 tahun menjalani rumah tangga itu dikaruniai empat orang anak.

Meski menyesal, pelaku harus mempertanggung jawabkan perbuatannya itu berdasarkan hukum yang berlaku.(Abdul Jalil Hermawan/Wrt1)


Penyelesaian Masalah :
Hal ini sangatlah salah. dalam menyelesaikan masalah ekonomi keluarga, tidaklah seperti ini caranya. Masalah ekonomi tak akan selesai dengan hanya cara seperti ini. Pemerintah harusnya melihat kasus ini. Pemerintah harusnya membuka lapangan kerja seluas2nya, agar mereka tak terjerat lagi dengan masalah ekonomi, pemerintah ciptakan lapangan kerja sesuai dengan kemapuan dan pendidikan masyarakat, saya rasa jalan keluar yang tepat untuk mengurangi kekerasan akibat faktor ekonomi ini.

Rizka Suci Ultari
26210110
2EB18

Faktor Kesulitan Ekonomi, Modus Kasus Bayi Kembar Titi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kasus bayi kembar buah hati Titi Nurani Manulu (22 tahun) memiliki modus sama dengan kasus penculikan anak di Depok. "Modusnya sama, faktor kesulitan ekonomi," ujar Arist Merdeka Sirait, Ketua Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), saat menggelar konferensi pers di kantor KPAI, Jakarta, Rabu (21/3).

Arist mengatakan modusnya sama dengan menjaring ibu-ibu muda yang ditinggalkan suaminya dan butuh uang untuk biaya hidup. Modus seperti ini sering dilakukan dengan sasaran masyarakat miskin.

KPAI sudah menangani empat kasus anak hilang sepanjang 2012. Dua kasus diantaranya sudah selesai dan ibu bisa kembali bertemu dengan anaknya.

Grafik penjualan bayi dari tahun ke tahun meningkat. Tahun 2010 terjadi sebanyak 111 kasus dengan 26 kasus diantaranya hilang dari rumah sakit. Pada tahun 2011, jumlahnya meningkat menjadi 120 kasus anak hilang. Sebanyak 25 kasus diantaranya hilang di rumah sakit.

Arist mengemukakan sindikat penjualan bayi sudah semakin berkembang dan bahkan terkait sindikat internasional. Taktik mereka tertata rapi dan korban selalu dipantau oleh pelaku. 

Penyelesaian Masalah :

Miris, ketika kita melihat begitu banyak kasus penjualan bayi maupun anak hanya karena masalah ekonomi yang semakin hari semakin sulit. Harusnya ini tidak terjadi, andaikan pemerintah dapat menyelesaikan masalah kemiskinan tepat pada titik dimana masyarkat kita membutuhkan bantuan pemerintah. Tapi tak seharusnya juga para orangtua yang merasa kesulitan ekonomi, dapat menjadikan anaknya sebagai 'objek' untuk mengurangi kesulitan ekonominya. tak seharusnya ekploitasi anak terus meningkat, seharusnya orangtua merasa bertanggung jawab meski kita semua tau, itu tidaklah mudah. Dengan memberikan bantuan berupa bahan2 makanan kepada tidaklah cukup, membuka lapangan kerja seluas2nya dan memanfaatkan alam seoptimal mungkin tapi tidak merusak, menurut saya adalah jaln keluar yang tepat.

Rizka Suci Ultari

26210110

2EB18

Mobil Mewah Tak Bisa Dilarang Gunakan BBM Bersubsisdi

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah tak dapat melarang para pemilik mobil mewah menggunakan BBM bersubsidi. Pemerintah hanya bisa memberikan imbauan. Pasalnya, kata Hatta, baik pemilik mobil mewah maupun rakyat miskin sama-sama memiliki hak untuk menggunakan BBM bersubsidi.

"Kalau dibuat (larangan menggunakan) peraturan menteri, nanti ada yang merasa didiskriminasi. Jadi hanya bisa mengimbau. Masyarakat mampu janganlah menggunakan BBM bersubsidi. APBN kita akan tersedot luar biasa untuk subsidi," kata Hatta kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (3/4/2012).

Konsumsi BBM bersubsidi diperkirakan bisa mencapai angka 47 juta kiloliter, atau meningkat 7 juta kiloliter di atas asumsi volume BBM bersubsidi dalam APBN-Perubahan 2012 yang ditetapkan 40 juta kiloliter. Potensi lonjakan konsumsi BBM bersubsidi itu dikatakan sebagai dampak makin tingginya disparitas harga BBM bersubsidi dengan nonsubsidi.

Guna menutupi lonjakan konsumsi BBM bersubsidi, pemerintah akan melakukan penghematan besar-besaran. Sebagai tahap awal, pemerintah akan mengurangi belanja kementerian dan lembaga negara sebesar Rp 18,9 triliun. "Kita akan terus menggencet pengeluaran. Kita akan lihat satu per satu," sambung Hatta.

Sebelumnya, Ketua (Chairman) Lembaga Riset Ekonomi Independen EC-Think, Aviliani, mengatakan, pemerintah bisa mengoptimalkan ruang penghematan belanja dan penerimaan negara yang ada. Salah satu ruang yang bisa dihemat, kata Aviliani, adalah biaya operasi kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang dapat dikembalikan (cost recovery).

Aviliani menilai cost recovery yang harus dibayar pemerintah kepada kontraktor minyak dan gas bumi terlalu besar. Cost recovery dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2012 yang disetujui dalam Rapat Paripurna DPR pada Sabtu dini hari lalu ditetapkan naik dari 12,5 dollar Amerika Serikat (AS) per barrel menjadi 15 dollar AS per barrel atau naik 21 persen. "Semestinya kenaikan cost recovery bisa 13 dollar AS per barrel," kata Aviliani, yang juga Sekretaris Komite Ekonomi Nasional.

Penghematan lain yang bisa dilakukan pemerintah, menurut Aviliani, adalah memangkas biaya perjalanan dinas di setiap kementerian dan lembaga. Di samping itu, Aviliani menambahkan, juga masih ada ruang penerimaan negara yang belum dihitung pemerintah, yakni penerimaan dari ekspor gas. Kenaikan harga minyak mentah dunia akan berimplikasi pada kenaikan penerimaan negara dari sektor gas.

"Potensi PPh (Pajak Penghasilan) 21 juga masih besar. Jika pemerintah bisa membereskan sisi penerimaan ini dulu, kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak) bisa ditunda sampai tahun depan tanpa defisit anggaran jebol," kata Aviliani.

Penyelesaian masalah :

Seharusnya pemerintah lebih tegas dalam membuat peraturan tentang BBM bersubsidi ini. Karena, jika tidak maka subsidi ini tak akan sampai pada masyarakat yang benar-benar membutuhkan BBM bersubsidi ini. Ada beberapa berita yang mengatakan kendaraan diatas 1500cc diusulkan menggunakan pertamax. Saya rasa itu cukup membantu pemerintah untuk mengurangi biaya subsidi.

Rizka Suci Ultari

26210110

2EB18